Kebijakan Pemerintah bagi Masyarakat Kalangan Bawah dalam Menghadapi Wabah

0
195
Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Setpres

Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan berupa bantuan untuk masyarakat kalangan bawah. Pemerintah menyiapkan 6 point yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk masyarakat kalangan bawah dalam menghadapi wabah Covid-19 di Indonesia.

Jokowi mengatakan jaring pengaman sosial ini disiapkan agar masyarakat masih bisa memenuhi kebutuhan pokok dan bisa menjaga daya beli. “Kita siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli,” ujar Jokowi di Isatana Bogor, Selasa siang (31/03/2020).

6 poin yang di siapkan pemerintah bagi kalangan masyarakat bawah adalah sebagai berikut:

Pertama, Penambahan besaran dan jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan ditambahkan dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga. Besarannya pun akan di naikkan menjadi 25 persen untuk tiap komponen penerima manfaat seperti komponen ibu hamil dinaikkan menjadi Rp 3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp 3 juta per tahun, dan komponen disabilitas Rp 2,4 juta per tahun. Kebijakan ini akan di mulai pada bulan April 2020.

Kedua, Jumlah penerima Kartu Sembako akan di naikkan menjadi 20 juta penerima manfaat yang sebelumnya sebanyak 15,2 juta penerima. Nilainya pun akan naik sebesar 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu dan akan di berikan selama 9 bulan.

Ketiga, Pemerintah akan menaikkan Anggaran Kartu Pra-Kerja yang semula dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima manfaat Kartu Pra-Kerja juga bertambah menjadi 5,6 juta yang akan diprioritaskan, terutama untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terkena dampak Covid-19. Nilai manfaatnya adalah berkisar antara Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan.

Keempat, Pemerintah akan membebaskan tarif listrik dimana bagi pelanggan listrik 450VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan dan bagi pelanggan listrik 900VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen. Kebijakan ini akan berlaku selama tiga bulan kedepan yang akan di mulai pada bulan April hingga Juni 2020.

Kelima, Jokowi juga mengatisipasi agar pemerintahan memiliki cadangan anggaran Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok serta operasi pasar dan logistik.

Keenam, Pemerintah akan meringankan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, seperti ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), nelayan dengan penghasilan harian dan memiliki kredit di bawah Rp 10 miliar. “OJK atau Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan dimulai berlaku pada bulan April ini” ujar Jokowi. Adapun prosedur pengajuan yang telah di tetapkan tanpa harus datang ke bank ataupun perusahaan leasing, cukup melalui media komunikasi online seperti WA (What’sApp) ataupun melalui e-mail.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here